BIDANG PIDANA MILITER
bidang tindak pidana militer memiliki tugas dan wewenang khusus untuk penanganan perkara koneksitas. perkara koneksitas sendiri merupakan perkara yang pelakukanya terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu sipil dan militer, yang dalam istilah lain yaitu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk juridiksi peradilan umum dan peradilan militer.sebagaimana diketahui pembentukan bidang pidana militer ini adalah manivestasi dari amanat undang undang nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer, khususnya penjelasan pasal 57 ayat (1) yang menyebutkan ?oditur jenderal dalam melaksanakan tugas dibidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada jaksa agung republik indonesia selaku penuntut umum tertinggi di negara republik indonesia?, pengaturan tersebut pada hakekatnya merupakan cerminan dari pelaksanaan prinsip single prosecution system, guna terwujudnya asas dominus litis secara konsisten yang sejalan dengan amanat pasal 2 ayat (3) undang-undang nomor 16 tahun 2004 yang ...